Kondisi Jalan di Oba Selatan | Foto istimewa[/caption]TIDORE, MALUT.CO- Alokasi anggaran pembangunan jalan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dinilai tebang pilih dan tidak aspiratif. Pasalnya, alokasi anggaran jalan Payahe-Dehepodo hanya senilai Rp 700 juta sementara di dalam kota sebesar Rp 5 milyar untuk pengerjaan hotmix.
"Pemda mestinya bisa menempatkan titik mana yang menjadi aspek penting dan mendesak untuk dibangun sarana jalan bukan hanya menetapkan pembangunan jalan di suatu titik, karena terkesan yang penting proyek itu ada, yang penting proyek setiap tahun bisa jalan," Ujar Sekertaris DPD KNPI Ibrahim Jumati, kepada malut.co, Selasa 6 Juni 2017.
Terkait hal tersebut DPD KNPI Kota Tidore Kepulauan meminta Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Cq. Dinas Pekerjaan Umum untuk mereview kembali penetapan alokasi pembangunan jalan Payahe-Dehepodo dengan cara mengalihkan besaran alokasi homix jalan dalam kota ke pembangunan jalan Payahe-Dehepodo.
"DPD KNPI Kota Tidore Kepulauan akan mengawal persoalan ini secara intens dan berkelanjutan hingga memastikan masyarakat Oba Selatan mendapatkan hak-hak pembangunan yang adil dan merata," Tegas Ibrahim.
Ia menyampaikan, mestinya Pemda Kota Tidore Kepulauan di Tahun ini lebih memprioritaskan pembangunan jalan di wilayah Oba Selatan. Pasalnya, ketergantungan masyarakat akan akses jalan yang MEMADAI dan MANUSIAWI begitu tinggi.
DPD KNPI Kota Tidore Kepulauan, tambah Ibrahim, menilai Pemda Kota Tidore telah kehilangan sense of crisis (krisis kepekaan) terhadap masyarakat pinggiran selama ini. Pasalnya, lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat di wilayah Kota dan mengabaikan kebutuhan substansial masyarakat pinggiran. Sesungguhnya Pemda Kota Tidore telah melakukan proses ketidakadilan dalam pembangunan daerah.
"Jadi kami merasa penting untuk memberikan sikap karena prihatin atas kondisi terkini masyarakat di Oba Selatan hari ini," Tutupnya.
Lhy/Aan
%20Tahun%202022%20(1).jpeg)
.jpeg)