 |
| Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan kabupaten Halbar, Sonny Balatcai | Foto Istimewa |
JAILOLO,MALUT.CO - Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) kabupaten Halmahera Barat triwulan I dan II kabupaten Halbar berkisar 1 miliar lebih yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusu (DAK) non fisik tahun anggaran 2017, nyaris tidak dapat diperoleh para guru. Anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk guru non bersertifikasi itu bermasalah pada administrasi sehingga molor hingga jelang akhir triulan III.
Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan kabupaten Halbar, Sonny Balatcai yang dikonfirmasi Malut.co di kantor bupati Halbar Senin, 18 September 2017, sore tadi, membenarkan Tamsil guru nyaris tidak diperoleh karena terbentur persyaratan singkronisasi guru dengan Sistem Profesi Berkelanjutan (SIM-PKB).
"Tamsil para guru ini hampir tidak dapat diperoleh lagi karena guru di Halbar tidak singkron dengan SIM PKB." Terang Sonny.
Sonny mengaku penyebab tidak singkron dengan SIM PKB karena lemahnya tata usaha sekolah yang tidak melengkapi administrasi para guru dalam sistem tersebut. Oleh karenanya, pemerintah pusat tak mau mencairkan dana tersebut hingga saat ini.
Meski begitu Sonny mengaku kurang lebih 1.800 guru non bersertifikasi tersebut, akhirnya diselamatkan dengan cara membuat komunitas guru. Melalui komunitas maka operator sistem PKB yang dipilih mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah pusat.
"Intinya tata usaha masing-masing sekokah masih lemah dalam masalah SDM. Maka itu, harus ada komunitas yang dibuat agar dapat menyelesaikan persoaan sistem PKB tersebut." Akuinya.
Sonny mengaku tidak lama lagi tambahan pengasilan guru non sertifikasi itu akan diterima karena dinas telah rampung melakukan permintaan. Dengan begitu pasca permintaan melalui online maka dananya akan dicairkan pemerintah pusat ke rekening daerah.
Lan
Lan
%20Tahun%202022%20(1).jpeg)
