 |
| Suasana pertemuan | Foto Istimewa |
TIDORE,MALUT.CO – Sikap cuek Komisi II DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) terhadap kasus kelapa Genjah di Kelurahan Akelamo, Kecamatan Oba Tengah menuai kecaman keras dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Tikep.
Bahkan lembaga yang dianggap terhormat itu mendapat Mosi tidak percaya akibat sikap komisi II yang terkesan 'bisu' dan tak peduli dengan seluruh peristiwa yang berlangsung di Kelurahan Akelamo.
“Kami dari PMII sudah tidak percaya dengan komisi II, karena sudah berulang kali kami menyampaikan aspirasi dan meminta mereka menindaklanjuti namun tidak ada langkah-langkah pasti, yang kami dapat hanya surga telinga. Padahal di beberapa aksi kemarin, pertemuan yang kami lakukan dengan DPRD juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi II diantaranya Ahmad Ishak dan Ucu bahta, tetapi sampai sekarang setelah DPRD bersikap menolak Hak Angket, kasus yang melilit masyarakat di Akelamo malah terkesan diabaikan,” tegas Ketua PMII Cabang Tidore yang baru terpilih beberapa waktu lalu Fandi Muhammad, saat melakukan hearing terbuka dengan sejumlah Anggota DPRD Selasa, 12 Desember 2017 siang tadi.
Meskipun begitu, dia kembali meminta kepada DPRD Kota Tikep agar dapat menseriusi masalah di Kelurahan Akelamo secara institusi tanpa harus dikembalikan ke Komisi II yang dipimpin Oleh Elvri Habib, politisi dari Partai Golkar.
Menanggapi pernyataan tersebut, Mochtar Djumati salah satu pimpinan DPRD Tikep yang saat itu memimpin jalannya pertemuan, kemudian meminta kepada Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Tikep melalui persidangan untuk dimasukan dalam agenda DPRD tahun 2018, sehingga beragam masalah di kelurahan Akelamo dapat secepatnya terselesaikan tanpa harus kembali molor lagi sehingga hanya meninggalkan tanda tanya dibenak masyarakat.
Sekadar diketahui, dalam melakukan Aksi unjuk rasa kemarin PMII juga menyambangi pihak kepolisian resor Tidore, dan memasukan data penolakan puluhan warga kelurahan Akelamo terkait hadirnya PT. Tidore Sejahtera, bahkan data tersebut juga disampaikan secara resmi ke DPRD untuk ditindaklanjuti secara institusi.
Red
