 |
| Imelda Tude | Foto Istimewa |
JAILOLO,MALUT.CO - Memasuki tahapan penyusunan APBD, 2018 yang sementara dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemkab dan DPRD, terus menuai sorotan dari berbagai kalangan. Selain diharapkan pengesahan APBD agar sesuai dengan mekanisme serta tepat waktu, Pemkab dan DPRD juga diminta komitmen terhadap kebijakan anggaran sehingga pro masyarakat.
Peringatan ini, disampaikan langsung, Koalisi Masyarakat Transparansi (KMT) Malut, akhir pekan kemarin. KMT menyatakan, selama kepemimpinan Danny-Zakir, APBD Halbar dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Ini dibuktikan dengan respon Pemkab, terhadap alokasi anggaran, khusus untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang hanya sebesar Rp 2 miliar lebih, di tahun 2017.
"Sementara Halbar, sudah dicanangkan sebagai kabupaten layak anak. Bahkan menteri PPA sudah 3 kali berkunjung ke Halbar dan mempertegas persoalan ini, tapi nyatanya, anggaran justru tidak berpihak," kata koordinator KMT Malut, Imelda Tude pada Malut.co Minggu, 22 Oktober 2017 sore tadi.
Selain itu, penanganan kesetaraan gender, perlindungan serta pendampingan hukum bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan, sangat dibutuhkan.
"Belum lagi, APBD yang diploting untuk pendidikan dan kesehatan sangatlah rendah. Miris sekali, untuk pendidikan saja, stagnan di 2 persen, begitu juga dengan kesehatan, yang hanya 5 persen. Ini jelas jauh dari perintah undang-undang, dimana, untuk sektor pendidikan, maksimal 20 persen, diikuti kesehatan 10 persen. Sebab, dua sektor ini, bersentuhan langsung dengan publik," tambah Imelda.
Karena itu, pihaknya berharap, arah kebijakan anggaran Pemkab, diminta agar obyektif, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok.
"Disisi lain, saya juga berharap ke pak Bupati, untuk mengurangi perjalanan ke luar daerah, mengingat di sisa waktu yang ada, Bupati harus mengawal penuh kebijakan anggaran 2018, yang sementara disusun. Agar berpihak terhadap kepentingan masyarakat Halbar," Saran Imelda.
Lan
