 |
| Wakil Bupati Muchlis Tapi-Tapi, bersama Pembicara dalam Dialog di Jarot Tobelo, Sabtu kemarin. |
TOBELO,MALUT.CO-
Laporan indikasi penyalagunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, pemangkasan
dana Bimtek senilai Rp 75 juta, dan kinerja pendamping desa lapis kedua yang
disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mencuat dalam Dialog
bertajuk “Dari Desa Kita Membangun, NKRI Lebih kuat” di warung Kopi Jarod, Sabtu
19 Agustus 2017.
Wakil Bupati
Halmahera Utara (Halut), Muhlis Tapi Tapi, selaku pembicara pada Bacarita
Publik mengatakan, dana RP 75 Juta yang dipangkas oleh Pemda merupakan program
penguatan SDM khusus perangkat desa.
“Bimtek
harus di Jawa supaya perangkat desa bisa belajar dari desa-desa yang dianggap
sudah maju,”jelasnya.
Oleh karena
itu, diharapakan agara masyarakat tidak salah paham. Sebab, pengembangan SDM perlu
didorong agar bisa persoalan di desa dapat ditekan.
“Jika memang
Bimtek ini mau dihentikan. Pengembangan SDM model bagaimana lagi yang kita
lakukan?,” tanya Muhlis.
Muclis
mengimbau agar indikasi temuan di lapangan segara dilaporkan agar ditindak
lanjuti. Laporan harus disertai data yang valid.
Dana Bimtek,
berkisar Rp 14 milliar lebih, untuk 196 Desa yang ada di Halut. Untuk pengelolannya,
pihak Pemda bekerja sama dengan Komunitas Saloi Universitas Halmahera (Uniera).
Semenatara
itu, sebanyak 40 laporan indikasi penyalagunaan ADD dan DD, dilaporkan
masyarakat maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke Inspektorat.
Sementara,
Kepala Inspektorat Ikram Baba mengatakan, memang laporan yang masuk di kita
sekitar 40 hanya saja tak dibuktikan dengan data yang riil. Oleh karena itu,
pihaknya turun mengecek langsung di desa.
,”Dalam
waktu dekat kami akan turun mengecek progres pembangunan fisik,” kata Ikram.
Hal tersebut
senda dikatakan Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Halut Erwin yang juga
hadir dalam Bacarita Publik. memang ada laporan yang masuk hanya saja tak
dibuktikan dengan data yang jelas.
“Saya harap
sinergitas penegak hukum harus lebih dijaga,”Minta Erwin
Akademisi
Universitas Hein NaMotemo (Unhena) Halut Tri Arso mengatakan, ADD dan DD harus
dilihat dari Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Misalnya, soal Rp 75 juta
pembahasannya melibatkan masyarakat atau tidak? Hal ini penting untuk
diperhatikan.
Selain itu, pelaksanaan
dan pengawasan harus terus ditingkatkan sehingga dengan cepat ditindaklanjuti
Apabila ada indikasi dugaan adanya pelangaran. Tak kalah penting adalah
evaluasi.
“Tiga ini
harus dilakukan. sehingga resapan ADD dan DD betul-betul diperuntukkan untuk
kepentingan masyarakat bukan yang lain,” jelasnya.
Terpisah
Sekertaris Komis I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irfan Soekoenay
mengatakan, pihaknya terus mengawal ADD dan DD. Soal potongan senilai Rp 75
juta, pihaknya juga sudah pernah berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa (DPMD).
,”Jadi kami
juga sudah melakukan hearing dengan DPMD hanya saja belum selesai. Nanti kami
akan diseriusi hal ini,”pinta Irfan.
Ketua
Asosiasi Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Fahmi Madu menyatakan, keslahan tidak
seharusnya sepenuhnya dikemablikan ke desa. Sebab, desa sampai hari ini belum
sepenuhnya diberikan hak otonom. Buktinya hampir semua program sangat kuat
adanya intervensi Pemda.
“Kami ingin
merdeka,”Singakat Fahmi.
Turut hadir
dalam bacarita publik yakni Wabup Halut, Muchlis Tapi tapi, Sekretaris Komisi I
DPRD Halut Irfan Soekoenay, Kepala KPPN Halut, Izma Nur Khaironi, Kasi
Intel Kejari Halut, Erwin Nur Wahyudian, Kepala Inspektorat Halut, Ikram Baba,
Sekretaris DPMD Halut Elly Londingkene, Ketua APDESI Halut, Fahmi,
Akademisi Unhena Paulus Tri Arso, dan Kapolres. Sedangkan para undangan yakni
PMMI, HMI, GMNI, Ansor, Pemuda Pancasila, LSM AI, LMND, IMM, FJH, Tokoh
masyrakat, agama dan sejumlah pecinta warung kopi.
Zet
.jpeg)
