ketua Komisi I DPRD Halbar, Djufri Muhammad | Lan-Malut.Co[/caption]JAILOLO,MALUT.CO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kabupaten Halmahera Barat (Halbar), menilai kepemimpinan Danny Missy dan Wakil Bupati Ahmad Zakir Mando, dinilai belum mampu kelola keuangan dengan baik.
"LHP BPK atas pengelolaan Keuangan Pemkab Halbar tahun 2016 masih mendapatkn opini WDP, itu artinya langkah awal yg di lakukan oleh Danny-Zakirsaat setelah dilantik belum mampu memperbaiki carut marutnya tata kelola keuangan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," Kata ketua, Komisi I DPRD Halbar, Djufri Muhammad, pada wartawan, Minggu, 4 Juni 2017.
Perlu diketahui, indikator pengelolaan anggaran olah bupati dan Wakil itu diukur dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK tahun 2016)
Menurut Djufri, dari 3 aspek pemeriksaan oleh BPK yang kemudian melahirkn LHP yakni, LHP atas laporan keuangan yg memuat opini hasil pemeriksaan. LHP atas azas pengendalian internal dan LHP atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut politisi partai Nasdem itu, dari ketiga item yang biasa disebut dengan 3 buku LHP BPK yang barus saja diterima, mengindikasikan pengelolaan keuangan di beberapa SKPD belum ada perbaikan. Padahal, beberapa langkah sudah dilakukan oleh Bupati semisalnya penyelesaian aset di kota ternate.
Djufri mengaku, pengelolaan keuangan yang belum mampu itu, ternyata ada sejumlah temuan, yang terbesar ada di Sekretariat Daerah. Selama enam bulan setelah kepemimpinan mantan Sekda Abjan Sofyan. Selain itu, temuan yang sifatnya bawaan LHP sebelumnya, maupun temuan yang sifatnya administratif. Lanjut Djufri mengaku agak aneh, temuan itu seharusnya cepat diselesaikan oleh instansi pemeriksaan keuangan internal Pemda.
"Aneh itu tidak mampu dituntaskn oleh SKPD pada pemeriksa Internal, seperti badan Inspektorat daerah, kalau toh mereka jeli maka mungkin saja Halbar sudah bisa WTP." Ketus Djufri.
Djufri bahkan menilai hal itu sebagai kelemahan SKPD, sehingga Bupati harus mengambil langkah antisipasi mengevaluasi beberapa Pimpinan SKPD yang dinilai tidak mampu dalam menjalankan tugas yang diembannya, agar target pencapaian WTP kedepan bisa tercapai. "Saya pikir opini oleh BPK untuk Pemkab Halbar masih obyektif dan Rasional, jadi evaluasi kinerja mungkin menjadi solusi." Ucapnya seraya menutup.
lan/Aan
.jpeg)
