Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Barat | Foto Istimewa[/caption]Jailolo,Malut.co- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Menunggu hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2016, untuk melihat lebih jauh permasalahan proyek Irigasi Lolori-Toboso yang sebelumnya menjadi sorotan publik.
"Sekarang sudah ada Panja LKPJ yang terbentuk. Jadi komisi tidak bisa lagi memanggil Dinas PU-PER terkait masalah irigasi. Karena, dikhawatirkan pemanggilan ganda dilakukan komisi dan panja LKPJ dalam masalah yang sama. Jadi, kami tunggu hasil LKPJ," Kata Ketua Komisi III DPRD Halbar, Sofyan Kasim, pada Wartawan Rabu, 31 mei 2017,
Sofyan menyatakan, meski pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PER), siap memberi dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), pihaknya (komisi III), belum bisa mengambil langkah terpisah untuk menindaklanjuti permasalahan proyek irigasi sebelum adanya hasil LKPJ.
Menurut Sofyan, hasil LKPJ nantinya akan menjadi indikator sorotan DPRD terkait semua permasalah. Namun, karena permasalahan irigasi sebelumnya menjadi perbincangan publik, maka akan diusulkan penguatan pembahasan dalam internal Panja.
“Nanti kami koordinasikan dengan pimpinan, baru kami meminta melalui surat resmi RAB proyek itu." Jelasnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua I DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim, mengaku akan meminta kepada komisi III menyurati secara resmi ke DPU-PER, guna penyerahan dokumen proyek tersebut.
Lan/Aan
