Wakil Walikota Muhammad Sinen memimpin rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting
Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kota Tidore Kepulauan kembali dilaksanakan kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Rapat Walikota, Jumat (15/7/2022).
Pada Kesempatan tersebut Wakil Walikota Muhammad Sinen mengatakan bahwa
stunting merupakan masalah Nasional yang perlu kita tuntaskan bersama sesuai
arahan Presiden RI.
Untuk itu, Lelaki yang biasa disapa Ayah Erik ini berharap dan menekankan agar semua pihak yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting benar-benar bekerja dan bekerja keras serta saling berkoordinasi untuk pencegahan stunting di Kota tidore Kepulauan.
“Jika kita bergerak dari tingkat atas
sampai ke tingkat Desa Insya Allah apa yang menjadi harapan kita serta
masyarakat pada umumnya dapat tercapai dengan baik, khususnya terkait masalah
stunting. Harus saling berkoordinasi dan bekerjasama jangan saling mengharapkan
satu sama lain sebab ini menjadi tanggung jawab kita semua” tutur Ayah Erik
Dikesempatan yang sama Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan selaku moderat menyampiakan dalam penanganan stunting semua OPD teknis dilibatkan, paling kurang setiap rapat koordinasi itu ada progresnya, yaitu progres terkait dengan angka stunting di Kota Tidore Kepulauan dan apapun kendala yang ditemukan di lapangan, bisa kita diskusikan bersama, sehingga masalah stunting ini dapat segera diselesaikan.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan Abd. Majid Do. M. Nur dalam rapat koordinasi tersebut memaparkan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab setiap OPD yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kota Tidore Kepulauan. Setelah menetapkan tupoksi masing-masing OPD, selanjutnya data-data hasil kinerja tersebut akan diinput.
”Dalam penganganan stunting ini, semua OPD yang tergabung dalam TPPS harus menginput semua unsur/datanya dari hasil analisa situasi berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, olehnya itu setiap OPD harus memiliki sub admin untuk bisa menangani penginputan data,” ujar Abd. Majid Do. M. Nur
.jpeg)
