Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyelenggarakan Entry Briefing Bersama Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku Utara, yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen didampingi Asisten Sekda Bidang Administrasi Hj. Kartini Elake dan dari pihak BPK RI Perwakilan Maluku Utara di dipimpin oleh Wakil Ketua Penanggungjawab Warsoyo dan Ketua Tim Koordinator Supriyanto di Aula Sultan Nuku, Rabu (24/3).
Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen mengungkapkan terima kasih atas kedatangan Tim BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Kota Tidore Kepulauan dan berharap agar kedatangan Tim dapat membantu Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menangani urusan administrasi keuangan yang bisa membantu Pemerintah Tidore kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun sebelumnya yang enam kali berturut-turut meraih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara.
Seperti diketahui bahwa sebelumnya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menyerahkan draft LKPD Tahun Anggaran 2020 kepada Ketua BPK RI Perwakilan Maluku Utara beberapa minggu lalu dan hal ini sempat diapresiasi oleh Wakil Penanggungjawab, Warsoyo yang mengatakan bahwa Penyerahan LKPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan termasuk yang tercepat di Provinsi Maluku Utara.
Warsoyo juga mengungkapkan bahwa dengan diserahkannnya LKPD Tahun Anggaran 2020 tersebut menandakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan siap untuk pemeriksaan lanjutan yang lebih terinci.
Sedangkan Ketua Tim Pemeriksa Supriyanto mengatakan bahwa kedatangan mereka di Kota Tidore Kepulauan akan berlangsung selama kurang lebih 30 hari kedepan untuk melakukan pemeriksaan atas draft LKPD yang sudah diserahkan sebelumnya.
Supriyanto juga mengatakan bahwa untuk harapan sebuah Opini WTP dapat kembali diraih oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan asalkan memberikan keterangan dan data yang benar kepada Tim Pemeriksa.
Sebelum menutup kegiatan tersebut Wakil Walikota yang akrab disapa dengan panggilan Ayah Erik menginstruksikan kepada Semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Bendahara masing-masing OPD untuk tetap di daerah. “ apabila melakukan perjalana keluar daerah maka harus dengan alasan yang sangat penting dan dengan sepengetahuan dari Walikota dan Wakil Walikota” kata Muhammad Sinen
Orang nomor dua di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga meminta kepada semua Kepala OPD agar bisa bekerjasama dengan baik dalam memberikan data dan keterangan kepada Timn Pemeriksa.
