-->

Mangrove Jadi Solusi saat Pesisir Pantai Oba Tengah Kian Terancam

Editor: Redaksi author photo
Hutan mangrove yang ditetapkan sebagai hutan kota di lingkungan Rum Balibunga, Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. (Redaksi Malut.id)
Tidore, M.id - Melestarikan ekosistem mangrove penting karena berdampak positif terhadap lingkungan. Mangrove mencegah abrasi garis pantai oleh air laut dan bisa meredam gelombang tsunami.

Mangrove sangat bermanfaat bagi beragam makhluk hidup, seperti ikan, udang dan kepiting. Dari amatan malut.id, sebaran hutan mangrove di beberapa titik wilayah pesisir Kota Tidore Kepulauan masih terjaga.

Seperti di Kelurahan Rum Balibunga, Tidore Utara, yang kemudian ditetapkan sebagai hutan kota. Luas areanya sekitar 4 hektare. Lalu di Kelurahan Mafututu hingga Tosa, Tidore Timur, serta di depan Taman Pantai Tugulufa, Kelurahan Soasio.

Namun tak ada jaminan jika komunitas tumbuhan dari marga Rhizophora -- suku Rhizophoraceae -- ini, bertahan dari desakan ruang yang sewaktu-waktu, bakal terpakai untuk fungsi lain, atau faktor lain.
Tumbuhan mangrov di pesisir pantia Kelurahan Mafututu, Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. (Redaksi Malut.id)
Sebab catatan Food and Agriculture Organization (FAO) dalam 3 dekade, sekitar 40 persen luas hutan mangrove di Indonesia hilang. Sadar akan pentingnya hutan mangrove, maka banyak upaya yang dilakukan untuk menghijaukan kembali wilayah pesisir.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Rahmawaty, kepada Malut.id di Tidore, Selasa 13 Agustus 2019, mengatakan, tahun ini akan ada penanaman mangrove di daratan Oba.

Sebelumnya telah 4 desa Kecamatan Oba Tengah telah menanam mangrove diantaranya di Desa Tauno sekitar 32.625 bibit, Lola 40.000 bibit, Togeme 37 ribu bibit, dan Loleo 35 ribu bibit.

"Totalnya sekitar 114 ribu-an bibit," katanya.

Proyek ini menggunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam program ini, DLH berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara dan Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ake Lamo Ternate.

Rahmawaty bilang, empat desa ini terpilih berdasarkan peta penyebaran mangrove, yang direkomendasikan oleh beberapa lembaga tersebut. "Hasil survei, kebetulan di depan (pesisir pantai) masih kosong. Sehingga penanaman ini paling tidak untuk mengurangi dampak dari abrasi," jelasnya.

Desa Togeme, dijabarkan Rahmawaty, garis batas pantainya nyaris tak berjarak. "Laut semakin mendekat ke daratan. Ini yang menjadi pertimbangan kami untuk menanam mangrove di situ," katanya.
[cut]
Sebelumnya, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara, Ismet Soleman, mengatakan berbicara perubahan iklim di Maluku Utara, harus melihat luas wilayahnya.

Ismet menjelaskan luas wilayah Malut 1.450.800.1,1 Kilometer (Km) persegi, luas daratan 45.000.69 km persegi, luas perairan 107.00.31,44 km persegi, dan panjang garis pantai 301.00, 4 km persegi.

“Namun data ini pun berbeda dari instansi ke instansi lainnya. Silahkan di ricek," pinta Ismet dalam Lokakarya Wartawan Meliput Perubahan Iklim, yang diselenggarakan Lembaga Pers Dr Soetomo dan Kedutaan Norwegia di Ternate pada 26-27 Juli 2016 kala itu.

Ia mempertanyakan, jika dari data saja sudah ada perbedaan, lantas bagaimana pihak eksekutif maupun legislatif mengambil langkah penangananya. "Tetap hal ini akan rancuh," tegasnya.

Bagi Ismet, kajian terkait panjang garis pantai sangat penting. Karena ketika terjadi abrasi, permintaan warga hanya satu;  bikin tanggul. Sedangkan tanggul adalah program jangka pendek. "Karena luas daratan Maluku Utara itu hanya 23,72 persen. Sementara lautnya 76,28 persen," katanya.

Artinya, kata dia, luas perairan di Maluku Utara cukup besar. Sehingga, salah sentuh bakal fatal terhadap masyarakat. Sebab dalam teori dasar kelautan, jika ada penimbunan di satu wilayah, akan menyebabkan pengikisan di wilayah lain. Maka berbicara perubahan iklim harus dilihat dari berbagai aspek.

"Jangan berbicara nanti. Kita harus melihat efek sekarang, dan ini yang tidak dipahami oleh mereka yang berada di tingkat nasional, apalagi daerah. Jadi perspektif ini yang harus tuntas di tingkatan kita," jelasnya.
Share:
Komentar

Terbaru