-->

Gejolak Papua Bisa Diselesaikan dengan Musyawarah

Editor: Redaksi author photo
Foto Istimewa
Sumber : Google
Ternate, M.id - Belakangan ini, Akmal Malik menjadi orang paling sibuk. Pria yang mengemban tugas sebagai Direktorat Jenderal Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri, setelah Soni Sumarsono resmi dipurnatugaskan. Akmal diperhadapkan dengan sengkarut peristiwa pengepungan dan tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

"Maaf, saya masih fokus dengan Papua Barat. Sementara lagi koordinasi dengan Menkopolhukam, karena lagi panas-panasnya nih. Jadi mohon maaf ya, saya fokus ke Papua Barat dulu yah," kata Akmal kepada Malut.id, Rabu 21 Agustus 2019.

Dikonfirmasi terakhir, Akmal menuturkan,  pihaknya telah menyurat ke seluruh kepala daerah usai rapat Senin 19 Agustus 2019, kemarin. Diharapkan agar di masing-masing wilayah mampu menahan menahan diri, sembari melakukan konsolidasi dan berkoordinasi dengan seluruh forkopimda dan aparat keamanan.

"Gubernur diminta membangun komunikasi dengan seluruh tokoh adat dan masyarakat untuk meredam gejolak. Sekaligus mengajak kepada seluruh pihak, agar tidak usah turun ke jalan. Karena semua bisa diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat," ujar Akmal.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyesalkan perkataan rasis yang menyebutkan Papua 'Bangsa Monyet', sehingga menimbulkan keributan di Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya.

Lukas Enembe mengatakan, masyarakat Papua turut merasakan perlakuan yang tidak menyenangkan itu. Alhasil berdampak pada aksi demonstran pada beberapa wilayah di Provinsi Papua.

"Kami bukan bangsa monyet. Kami adalah manusia Papua yang punya harga diri dan martabat, sama dengan suku bangsa lain. Tindakan rasial yang dilakukan di Surabaya itu harus dihentikan. Itu sangat melukai rakyat Papua," Kata Lukas di Gedung Negara Jayapura, Senin, 19 Agustus 2019.

Respon tersebut diakui wajar oleh Akmal, sebab pernyataan itu terlontar dalam kondisi marah. "Kita maklumilah. Kalau lagi marah kan bisa bicara apa saja. Tapi kita tetap sikapi pernyataan itu dengan bijaksana," katanya.

Akmal mengatakan, ketika ada hal-hal yang mau disampaikan, sebaiknya melalui gubernur, kemudian dilanjutkan ke menteri. Apalagi, respon kepala daerah sangat bagus. "Mereka akan segera mengkonsolidasikan. Kita juga sudah buat surat sejak Senin kemarin. Ini sedang dipantau terus bagaimana perkembangannya," katanya.

Menanyakan soal tuntutan sebagaian masyarakat Papua yang berkeinginan mengatur nasibnya sendiri, Akmal lebih menekankan soal demo. "Konteksnya sudah bukan di situ lagi. Tapi soal demo. Saya enggak mau komentar hal-hal seperti itu," katanya.

Informasi yang diterima, ratusan mahasiswa Papua dan daerah lain yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat Untuk Pembebasan Papua Barat, menggelar aksi di Yogyakarta, merespons peristiwa yang menimpa rekan mereka di tiga daerah tersebut.

"Kami dari Jogja sudah menggelar aksi kemarin. Melibatkan teman-teman dari aliansi lain. Totalnya kurang lebih sekira 100 orang," ujar Ben Fatubun, anggota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) saat dikonfirmasi Malut.id, Rabu 21 Agustus 2019.

Secara terpisah, Koordinator umum aksi demonstrasi di Yogyakarta, Rico Tude, mengatakan ada sejumlah tuntutan yang disampaikan saat aksi di Kawasan Nol Kilometer Kota Yogya pada Selasa 20 Agustus. Salah satunya menuntut pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.

"Ada sekitar 10 poin tuntutan, kurang lebih menuntut pelaku pengepungan asrama Papua di Surabaya dan disertasi dengan ujaran-ujaran makian, rasisme. Juga tuntutan terkait dengan memberikan hak menentukan nasib sendiri, untuk memutuskan mata rantai rasisme yang terjadi pada orang-orang Papua," kata dia saat dihubungi Malut.id.

(ols)
Share:
Komentar

Terbaru