 |
| Suasana aksi | Malut.Co/Ruslan Habsy |
JAILOLO,MALUT.CO - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Masyarakat Desa Tuada (MDT) Kecamatan Jailolo, mengelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Halmahera Barat (Halbar), Selasa 16 Oktober 2017 tadi.
Aksi yang digelar tersebut, lantaran sudah merasa resah dengan aksi yang dilakukan oleh Solidaritas masyarakat peduli Kampong (SMPK) Desa Tuada yang didalangi oleh oknum PNS lingkup Pemkab Halbar.
Demonstrasi yang dikoordinir oleh Idhar Bakri, dengan menggunakan Tiga unit Mobil dengan Jenis Pic Up Nopol DB 8591 FG, Truk Roda 6 Nopol DG 9273 KU dan Pic Up Carry Futura Nopol DB 8511 AQ. Dan 6 pamflet yang bertuliskan.
Yakni, - Jangan bikin gaduh Desa Tuada Torang Pastiu 'Tangkap Provokator'.
- Pak Bupati Torang Duga Otak yang atur atur Demo Kades Tuada itu ada sebagian PNS di lingkup Kantor Camat Jailolo "Tangkap"
- PAK Bupati Torang Masyarakat desa Tuada Resah Dengan Gerakan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Peduli Kampong "Tangkap"
- Bupati, yg demo kades Tuada itu bukan masyarakat Tuada Torang Resah "Tangkap Profokator"
- Pak Kapolres Torang Masyarakat Tuada minta Bantu Tangkap Provokator Solidaritas Mahasiswa Peduli.
- Pak Bupati Torang pe Kampong So Terang, Torang Tara mau kase gelap lagi ini kenyataan "Tangkap".
Korlap aksi, Idhar dalam orasinya, mendesak kepada Pemkab Halbar agar memproses Oknum PNS tersebut, karena sudah membuat keresahan dalam Desa Tuada, dengan memprofokasih sebagian orang sehingga tidak mempercayai Pemdes setempat.
Dia juga meminta kepada Kapolres Halbar, agar menangkap oknum - oknum yang menggelar aksi dengan mengatasnamakan warga Tuada, sebab selama ini masyarakat setempat tidak berkehendak seperti itu.
Lagian, pembangunan yang bersumber dari Dana desa (DD) sudah sesuai dengan program dari pemerintah baik dari pemerintah Kabupaten maupun pemerintah pusat dan itu sudah dirasakan oleh masyarakat setempat.
Idhar juga mempertegas, kelompok yang melakukan aksi bukanlah kelompok yang masuk dalam instansi pengawasan pembangunan DD, dan sesuai aturan hanya Inspektorat dan BPK yang berhak melakukan pengawasan tersebut.
"Untuk itu atas nama masyarakat Desa Tuada, mendesak kepada Bupati agar mengklarifikasi statement yang termuat disalah satu media yang isinya "Kepala Desa Tuada berada diujung Tanduk," Ungkap ketua GMNI cabang Halbar.
Kami juga mempertanyakan maksud dan tujuan dari statement tersebut, sebab selama ini situasi dan kondisi di desa Tuada aman dan Kondusif, bahkan tidak ada konflik yang timbul akibat Penyalahgunaan Dana Desa.
Dan aksi tersebut berakhir dengan hearing bersama dengan. Wakil Bupati Halbar Ahmad Zakir Mando (AZM) yang didampingi Sekertaris Inspektorat Syamsudin Senen.
AZM dihadapan massa aksi, saat hearing, mengakui, kurang lebih dua pekan sudah dua kali aksi yang mengatasnamakan masyarakat Tuada, dengan masalah yang sama namun tujuan yang berbeda.
Dan permasalahan ini sudah dilakukan langkah penyelesaian bahkan sudah dilakukan Audit Pengunaan DD oleh pihak Inspektorat selaku instansi terkait
"Jadi saya berharap kepada seluruh warga masyarakat agar mempercayakan penyelesaian permasalahan tersebut kepada Pemda, dan pada Prinsipnya apabilah ada kesalahan maka harus di tindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku," ucapnya.
Lanjutnya, terkait hal ini pihak Pemkab akan turun langsung ke Desa Tuada dan memanggil pihak-pihak yang berbeda pendapat duduk bersama guna menyelesaikan, karena hanya mendengar sepihak maka permasalahan itu tidak akan terselesaikan dan menimbulkan polemik," tutup orang nomor dua Halbar.
Lan
