Pangkalan Pendaratan Ikan di Goto Kota Tidore Kepulauan | Lhy-Malut.Co[/caption]TIDORE,MALUT.CO-Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Goto Kota Tidore Kepulauan akan dilakukan revitalisasi pada Mei 2017, melalui Program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dalam merevitalisasi 36 pelabuhan Perikanan di Indonesia dengan total anggaran Rp 70,7 Milyar.
Hal itu berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja yang disampaikan Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore M.Tashim Hajatuddin, S.Pi,M.Si pada Malut.Co. Kamis, 6 Juli 2017. Sjarief menilai pelabuhan perikanan memiliki peranan strategis dalam perikanan tangkap dan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana berkunjung ke pelabuhan perikanan agar tidak bau ikan, tapi pulang dengan membawa ikan yang banyak dengan kualitas yang bagus dan higienis, jelas Sjarief dalam gelaran konferensi pers di Jakarta," Kata M. Tashim mengulang pernyataan Syarief.
Pada konfrensi Pers itu disampaikan M. Tashim, bahwa Syarief Wijaya juga menyebutkan, dari ke 36 pelabuhan tersebut, 16 diantaranya merupakan pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah pusat, 20 lainnya dikelola pemerintah daerah.
Lanjutnya, PPI Goto merupakan satu-satu PPI di Maluku Utara yang mendapat proyek percontohan renovasi dan akan dibuat TPI Higienies dan berada dibawah binaan PPN Bastiong. Untuk itu Revitalisasi yang dilakukan berupa perbaikan lantai, penambahan selasar, penambahan dinding, fasilitas penunjang dan ice flake machine.
“Ini sepertinya terlihat sepele. Tapi sebenarnya penting, bagaimana awal produk kelautan dan perikanan dimulai, terutama kebersihannya”, jelasnya.
Revitalisasi pelabuhan perikanan, dijelaskan Syarief, sekaligus mengajak nelayan dan para stakeholder perikanan untuk berpikir tentang pengelolaan produk perikanan, mulai dari proses penangkapan, penanganan di atas kapal, pembongkaran dan pemasaran ikan yang tidak menerapkan prinsip jaminan mutu.
Harap Syarief, dengan adanya revitalisasi ini, dapat membina nelayan dan pengguna pelabuhan lainnya untuk memperbaiki perilaku dan kebiasaan dalam menjaga produk kelautan dan perikanan yang berkualitas. Nantinya akan ada marinir yang turut serta dalam membina, yang didampingi SDM dari sektor kelautan dan perikanan.
Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Syarief Wijaya juga memaparkan bahwa saat ini terdapat 816 pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 7 pelabuhan perikanan samudera, 17 pelabuhan perikanan nusantara, 32 pelabuhan perikanan pantai, 12 pangkalan pendaratan ikan, 2 pelabuhan perikanan swasta dan 746 pelabuhan yang belum terklasifikasi kelasnya. Dari ke 816 pelabuhan tersebut, 483 diantaranya layak guna, dan 333 tidak layak. Oleh karena itu dilakukan klarisifikasi bersama seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan pada awal Mei 2017. Hasilnya nanti sebagai dasar penetapan kelas pelabuhan dengan meningkatkan mutu dan higienitas, diharapkan produk kelautan dan perikanan Indonesia dapat menembus pasar Eropa.
Selama tiga tahun ke depan, pemerintah akan merevitalisasi 156 pelabuhan, tahun ini 36, 60 pelabuhan pada 2018 dan 60 pelabuhan pada 2019.
Kualitas pelabuhan perikanan yang higienis sesuai dengan standar TPI higienis yang tertuang dalam regulasi FAO tahun 2009 tentang Code of Practice for Fish and Fisheries Product. Aturan tersebut telah diratifikasi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.57 tahun 2015 tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan No.52A tahun 2013. Selain itu, Uni Eropa juga telah menerapkan standar mutu produk perikanan yang harus dipenuhi oleh eksportirnya. Aturan ini tercatat dalam Regulation EC No.854/2004.
Lhy/Adr
%20Tahun%202022%20(1).jpeg)
