Kepala Dinas Pemberdayaan Masyatakat Desa (PMD) Kota Tidore Kepulauan, Hamid Abdullah | Lhy-Malut.Co[/caption]TIDORE,MALUT.CO-Terdapat sepuluh Desa di wilayah Kota Tidore Kepulauan belum mampu mengelola Anggaran Dana Desa Tahun 2016 secara baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
Meski 10 desa tersebut sudah memenuhi berbagai indikator penilaian namun realisasinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban tidak sesuai harapan, akhir jadi temuan pihak Inspektorat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyatakat Desa (PMD) Kota Tidore Kepulauan, Hamid Abdullah kepada sejumlah wartwan, Rabu, 12 Juli 2017 menyampaikan penyebab temuan inspektorat tersebut.
Masalah utama pengelolaan anggaran dana desa tahun 2016 oleh 10 desa tersebut dikatakan Hamid adalah ketidakmampuannya dalam penyelesaian administrasi, mulai dari RPJMD-Des, APBD-Des hingga laporan pertanggungjawaban akhir.
"Kendala inilah yang membuat sepuluh desa tersebut belum mampu meraih predikat baik dalam pengeloloaan anggaran desa," tutur Hamid.
10 desa yang belum mampu mengelola keuangan desa tersebut diantaranya, Desa Maitara, Kusu, Aketobololo, Beringin Jaya, Akeguraci, Yehu, Kususinopa, Todapa, Koli dan Desa Nuku.
Sementara lima desa mendapatkan penghargaan pengelola anggaran desa terbaik tahun 2016 yakni desa Maregam, Akedotilou, Balbar, Maitara Tengah dan desa Wama.
Padahal, sebelumnya pihak PMD mengakui telah memberikan bimbingan teknis terkait sistem pengelolaan dana desa kepada seluruh desa yang tersebar diwilayah Kota Tidore Kepulauan.
"Pihak PMD akan terus berupaya kembali melakukan evaluasi di masing-masing desa agar kedepan nantinya hal serupa tidak terjadi lagi," ucapnya.
Hamid berharap kedepan nantinya di tahun 2018 pengelolaan dana desa sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya, sehingga 10 desa ini bisa bersaing dengan desa-desa lainnya, tutup Hamid Abdullah.
Lhy/Adr
