Bupati Warning Semua Hutang SKPD Wajib Selesai Sebelum 2018

Editor: Redaksi
Danny Missy | Foto Istimewa

JAILOLO,MALUT.CO - Bupati Halmahera Barat (Halbar) Danny Missy, mengingatkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar melunasi seluruh hutang setiap instansi di tahun 2017. Perintah orang nomor satu Halbar itu guna di tahun anggaran 2018 pengelolaan keuangan pemerintahan dapat berjalan normal.

"Bagian Umum akan berupaya melunasi seluruh beban utang tanpa terkecuali agar pengelolaan keuangan pemerintahan tahun 2018 dapat berjalan normal sebagaimana diharapkan." kata Kepala Bagian Umum Setda Halbar Bobi Djumati, saat dikonfirmasi tentang beban hutang bagian Umum tahun 2017 oleh wartawan di ruang kerjanya Selasa 5 Desember 2017 sore tadi.

Bobi mengaku tidak mengetahui kesiapan instansi lain dalam menjalankan instruksi tersebut. Namun, Bagian Umum akan berupaya melunasi piutang yang sebelumnya menjadi sorotan publik seperti tunggakan biaya transportasi laut KM Nusantara sebesar 11 juta dan hutang operasional perbaikan mobil dinas di salah satu bengkel di Jailolo sebesar Rp 359.860.000.

"Pokoknya yang pasti piutang-piutang itu akan kami (Bagian Umum) lunasi tahun 2017 sebagaimana instruksi Bupati. Tapi saya tidak tahu instnasi lain." Ucapnya.

Dikatakan Bobi, pihaknya kini sedang mempersiapkan administrasi guna merealisasi rencana pelunasan utang tersebut. Karena, segala proses pembayaran piutang dengan nomenklatur penganggaran juga menjadi indikator utama yang perlu dilihat.

"Sekarang kami lagi lakukan verifikasi seluruh utang-utang itu dan menyiapkan hal tekhnis lain untuk dilunasi diakhir tahun anggaran," terangnya.

Sementara terpisah, Kepala Diskominfo Kehumasan Statistik dan Persandian Chuaima Kahar, pada malut.co membenarkan instruksi tersebut disampaikan oleh Bupati Danny. Dengan itu, Hal tekhnis pembayaran oleh Instansi terlebih Diskominfo akan diupayakan, saling komunikasi kepada instansi terkait yang membidangi keuangan.

"Memang benar itu instruksi Bupati, maka itu untuk utang Diskominfo kami akan membicarakan itu dengan Sekretariat Daerah (Sekda) dan Dinas Keuangan." Tutupnya.

Lan
Share:
Komentar

Terbaru