Laporan : Nurkholis Lamauu
TERNATE.MALUT.CO - Pemerintah Kota Ternate dinilai inkonsisten merencanakan pengembangan kawasan Jikomalamo. Hal ini disebabkan hasil Musrembang tentang permintaan tambatan perahu perhubungan Ternate-Hiri belum sepenuhnya direalisasikan dengan berbagai macam alasan.
"Hasil musrembang seharusnya menjadi rujukan pemerintah dalam membuat perencanaan. Untuk itu, wajib bagi pemerintah menyelesaikan status pengembangan kawasan Jikomalamo sebagai tambatan perahu," kata Akademisi Fisip Universitas Muhammadiyah, Sahrony A. Hirto kepada malut.co, Sabtu 29 Juli 2017.
Berdasarkan data yang dihimpun malut.co hasil musrembang sebagaimana tertera dalam dokumen Pengadaan nomor 600/434/.a/DOK-PENG/ULP/DPU-KT/2015 tanggal 21 September 2015. Proyek di bawah Dinas Perhubungan itu dikerjakan oleh pengusaha yang bergerak di multi sektor berdarah Tiongkok, Joni Lintan (Apak). Sementara akses jalan menuju tambatan perahu dipegang oleh Adam Marsaoli di bawa Dinas Pekerjaan Umum (PU). Anggaran sebesar Rp 800 Juta, hanya diperuntukkan untuk pembangunan pelabuhan.
Proyek di bawah Dinas Perhubungan Kota Ternate ini harus ditindaklanjuti dan diselesaikan sebagaimana perencanaan. "Jika status lahan Jikomalamo dijadikan alasan Pemerintah Kota Ternate, untuk tidak menindaklanjuti hasil musrembang maka sepatutnya perencanaan sebelumnya tidak direalisasikan," kata Sahrony.
Dosen Ilmu Administrasi, lulusan pascarsarjana Universitas Gajah Madah itu, menyatakan, masalah yang muncul hari ini adalah buntut dari ketidaktegasan pemerintah soal status pengembangan Jikomalamo. Inkonsitensi perencanaan dan ketidaktegasan menujukkan keberpihakan pemerintah.
"Dibutuhkan keberpihakan Pemerintah Kota, apakah masih mau melanjutkan pembangunan jembatan tersebut sebagai jembatan penghubung atau menyerahkan jembatan tersebut kepada urusan investasi. Seyogyanya, integrasi destinasi Pariwisata di kota Ternate pernah kami sampaikan ke beliau (kepala Dinas Periwisata), meskipun bukan dalam ranah formal," ucap Sahrony.
[caption id="attachment_4182" align="alignnone" width="448"]
Salah satu villa yang cukup besar, menempel tepat di tebing sebelah kiri di kawasan Jikomalamo.Foto : Nurkholis Lamaau[/caption]
Sementara itu, terkait pengembangan Jikomalamo yang terlanjur menjadi objek wisata, Sahrony menyarakan, Dinas Pariwisata Kota Ternate segera mewujudkan sistem integrasi, sehingga mampu meningkatkan ekonomi manyarakat sekitar. Misalnya, Sulamadaha -Jikomalamo-Hiri dan lain sebagainya atau destinasi lainnya, sehingga pengunjung dengan mudah mengakses tentu dengan tarif yang sudah ditentukan. Hal itu diperlukan karena pada prinsipnya Dinas Pariwisata belum menjalankan manajemen eco turism.
"Kenyataannya saat ini belum terlihat partisipasi masyarakat. Belum lagi di kota Ternate belum ada upaya integrasi sistem kepariwisataan sehingga masih berdiri sendiri," tandasnya.
Berbeda dengan Sahrony, Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate, Samin Marsaoly mengatakan, Jikomalamo bukan milik Pemerintah Kota Ternate. "Sudah pasti, jika ada muncul destinasi atau objek wisata baru, orang pasti akan mengarah ke situ," kata Samin kepada ketika dihubungi beberapa waktu lalu.
Alasan pemerintah belum mengambil alih untuk dijadikan sebagai destinasi secara full, karena persoalannya terletak pada tata ruang. Selain itu, Dinas Pariwisata tidak terburu-buru mengambil alih karena, pembebasan lahan membutuhkan modal yang cukup besar."Tetapi sesungguhnya pemerintah tidak ada perbedaan pendapat persoalan itu,"ujar Samin.
Meski demikian, infrormasi yang diterimanya kawasan Jikomalamo akan kemabli ditata dengan rentang waktu hingga akhir 2017. Penataan itu berdasarkan masterplannya. "Artinya lahan orang per orang di Jikomalamo harus menyesuaikan dengan tata ruang. "Pokoknya mulai 6 bulan ke depan rencana itu sudah jalan," katanya.
.jpeg)
