 |
| Ilustrasi | Foto Istimewa |
JAILOLO,MALUT.CO - Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Hamahera Barat (Halbar) belakangan merosot. Kondisi keuangan dalam masa kepemimpinan Danny Missy hingga dua tahun terakhir saat dilantik menimbulkan sejumlah masalah baik piutang maupun penerapan anggaran.
Ironisnya kondisi tersebut tidak hanya terjadi dari sumber anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) namun sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini bisa terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-perubahan) tahun 2017 telah disahkan.
Biaya terkecil seperti angkutan PNSD transportasi Laut Jailolo-Ternate dan sebaliknya sebesar ratusan juta terpaksa dihentikan. Kondisi itu membuat sejumlah pegawai harus menguras kantong pribadi untuk biaya tiket.
"Penghentian sudah dilakukan menjelang dua pekan kemarin belum diketahui alasan." Ungkap salah satu ABK kapal Cahaya Nusantara (Candra) pada malut.co Senin, 23 Oktober 2017 sore tadi.
Selain itu biaya Tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) guru hingga tiga triwulan tahun 2017 belum dapat dibayarkan Pemda Halbar. Anggaran itu, disinyalir nyaris tidak dapat diperoleh oleh Pemda Halbar dari pemerintah pusat karena disebut terkendala pengajuan administrasi.
"Tamsil masih dalam proses dan kami akan berupaya untuk segera disalurkan. Kondisi molor karena kendala administrasi dukungan untuk proses pencairan." Aku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sonny Balatjai.
Bahkan Hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah keluhkan kondisi keuangan Halbar. Karena mereka merasa sulit persoalan penerapan keuangan dalam masa jabatan pasca kepemimpinan mantan Bupati Halbar Namto Hui Roba.
"Saat ini torang sulit dengan keuangan daerah. Jadi mungkin normalnya di tahun 2018," terang sejumlah pimpinan SKPD pada sejumlah wartawan.
Kondisi keuangan yang merosot itu bahkan diakui oleh Kepala Bidang Kasda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Muhammad Marasabessy pada sejumlah wartawan. Dia mengaku kondisi daerah belum bisa mengakomodir pembayaran utang tunggakan Pemda bulan oktober. Dengan itu, untuk pengajuan dari Diskominfo Statistik dan Kehumasan akan diupayakan pembayaran dalam waktu dekat.
"Nanti kita lihat pengajuan Diskominfo itu akan direalisasi paling lambat tanggal 1 November, karena kondisi keuangan masih payah." jelas Muhammad.
Lan
.jpeg)