 |
| Ilustrasi | Foto Istimewa |
HALSEL,MALUT.CO - Kepala Desa Tutupa Kecamatan Bacan Timur Tengah, Julkifli Molle, dinilai tidak transparan terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017. Bahkan, diduga kuat ada Mark Up disejumlah kegiatan fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Tutupa.
Hal itu disampaikan sejumlah pengurus Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tutupa (HIPMAT) Desa Tutupa, ketika menemui wartawan Malut.co pada Jumat 29 September 2017 di warung kopi Basigaro Desa Tomori.
Risal Tamrin, salah satu pengurus IPMAT Desa Tutupa, mengatakan bahwa Kepala Desa Tutupa, jarang berada di Desa Tutupa, dan lebih banyak berdomisili di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, sehingga tidak pernah melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat Desa Tutupa terkait dengan pengelolaan ADD dan DD tahun 2017, bahkan Tim Penggerak PKK Desa Tutupa-pun, melakukan pertemuan terkait dengan belanja barang yang dialokasikan sebesar 70 juta, Kades Tutupa, justru tidak mau hadir termasuk Istri Kepala Desa, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tutupa.
"Kades tidak melakukan rapat untuk membahas kebutuhan desa yang dialokasikan melalui ADD maupun DD," kata Risal.
Sementara Rahman Ahmad, yang juga warga Desa Tutupa, menjelaskan sejumlah kegiatan pembangunan yang diduga kuat ada Mark Up, yakni kegiatan fisik, dimana harga matrial yang termuat dalam APBDes sebesar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu, realisasi di lapangan sebesar Rp 140 ribu dengan kegiatan pembangunan drainase 178 meter, dan 3 unit deker.
Selain itu, lanjutnya pengadaan alat dapur untuk Tim Penggerak PKK Desa Tutupa, yang termuat dalam APBDes sebesar 70 juta, namun realisasi belanja hanya 4 buah tempat masak, 10 lusin piring dan 10 lusin gelas dan bahkan sejumlah anggaran yang telah termuat dalam APBDes 60 persen tahun 2017, yang direalisasikan tidak sesuai.
Sementara pemberdayaan Perikanan 25 juta realisasi 15 juta, Pertanian 25 juta realisasi 15 juta, sedangkan untuk pembinaan Pemuda 25 juta realisasi 5 juta lebih, Kerukunan begama baik muslim dan nasrani total 45 juta dan anggaran Paud 25 belum direalisasikan
"Realisasi anggaran tidak sesuai, dan diduga kuat ada paraktek Mark Up," kata Rahman.
Alfon Steko, yang juga pengurus HIPMAT Desa Tutupa, berharap tim audit internal Pemerintah Desa (Pemdes) untuk melakukan audit, selain itu para penegak hukum juga diminta untuk mengambil langkah, bahkan warga meminta kepada Bupati Kabupaten Halsel, Bahrain Kasuba, untuk mengevaluasi Kepala Desa Tutupa, karena tidak menjalankan apa yang menjadi visi misi Bupati Halsel, salah satunya transparansi anggaran dalam pengelolaan ADD dan DD. "Kami meminta agar Kepala Desa Tutupa di evaluasi," katanya.
Sementara Kepala Desa Tutupa Julkifli Molle, ketika dikonfirmasi Malut.co pada Jumat 29 September 2017, membantah, bahwa dirinya selalu melakukan musyawarah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
Dari sejumlah item kegiatan yang disangkakan, Jufkifli mengaku, ada perubahan dalam APBDes setelah dilakukan pencairan, dan bahkan mengakui dokumen APBDes tidak diberikan kepada BPD Desa Tutupa, selama kegiatan dilaksanakan.
Rfq
%20Tahun%202022%20(1).jpeg)
.jpeg)