Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Senen | Malut.Co[/caption]Tidore,Malut.Co- Wakil Walikota Tidore Kepuluan (Tikep) Muhammad Senin, menuding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tikep sengaja memolorkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aman Mandiri.
Keseriusan DPRD dibutuhkan untuk menyikapi usulan yang menjadi skala prioritas pembangunan.
“DPRD harus bisa melihat bahwa ini adalah skala prioritas pemerintah. Jangan kase molor-molor lagi. Apalagi sekarang kapal konteiner sudah masuk. Jadi, BUMD harus ada untuk mendorong dan memotivasi geliat pengusaha di Tidore,” kata Hama Erik sapaan akrab Wakil Walikota, kepada wartawan di Kantor Walikota Tikep, Rabu 17 Mei 2017.
Hama, menilai koordinasi terkait BUMD yang dilakukan DPRD ke Kementerian sudah tidak masuk akal. Padahal, tambah Hama, BUMD didorong agar bisa berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini soal hajat hidup orang banyak. Bukan soal kepentingan walikota atau wakil walikota,” kata Hama.
Hal yang paling penting, Menurut Hama, kehadiran BUMD dibutuhkan guna mendorong geliat pengusaha dan menjamin ketersediaan dan disparitas harga barang di Kota Tidore Kepulauan.
Lebih lanjut Hama menjelaska bahwa Sebagus apapun ruko yang dibangun di Tidore, tapi barang tetap diambil dari Ternate, maka dipasritas harga tidak bisa ditekan. Kalau BUMD sudah bisa menjamin singkronisasi itu maka dari Haltim dan Halteng bisa ambil barang di Tidore.
Sementara terkait Permintaan perangkat BUMD oleh Pansus dalam pembahasan, dinilai tak relevan, sebab bukan kewenangan DPRD.
“Kami minta lepas warna-warna. Mari utamakan kepentingan umum. Ini yang membuat usulan Walikota tersendat,” pintanya.
Hama berharap perbedaan-pebedaan tersebut harus ditanggalkan. Sebab, apa yang dilakukan DPRD saat ini, lanjut Hama, berbanding terbalik dengan kondisi saat dia masih menjabat sebagai anggota DRRD di masa periode pemerintahan sebelumnya.
“Dulu kami beda warna, tetapi kepentingan umum, kita dukung sama-sama. Kami sadar bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa berjalan jika DPRD dan Pemda tidak sejalan,” tuturnya.
(Ibas/Aan)
%20Tahun%202022%20(1).jpeg)
