Dari Janji Manis Honorer K2 Hingga Terganjal UU ASN

Editor: Indotema.com

TIDORE, MALUT.CO - Nasib Pegawai Honorer Daerah Katagori Dua (K2) di lingkungan Kota Tidore Kepulauan terlilit janji manis, meski diberlakukan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) No 5 tahun 2014, keadaan itu masih berlanjut.


 


Isyarat UU ASN no 5 Tahun 2014, untuk menjadi PNS harus melalui tes umum, maka semua honorer daerah otomatis diangkat melalui hasil seleksi tes umum penerimaan PNS.


 


Meski begitu, tanpa ada penjelasan terkait, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kota Tidore Kepulauan, Drs. Sura Husain masih menggantung nasib 412 honorer di lingkungan pemerintah Kota Tidore Kepulauan.


 


"Data di BKD tercatat 412 pegawai Honor yang diperuntukan sebagai tenaga pendidikan dan umum Terjadi Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan sejak Januari 2005 sampai di Validasi 2014 oleh BKN hingga saat ini belum ada informasi kapan pengangkatannya," katanya Jumat, 03 Februari 2017.


 


Sebelumnya, Hamid Abdullah semasa menjabat sebagai kepala BKD juga pernah mengatakan, Pemerintah Daerah sudah berkomitmen untuk  secepatnya dilakukan pengangkatan K2.


 


Para honores K2 juga pernah disabarkan dengan surat permohonan Walikota sebelumnya, Ahmad Mahifa ke Menpan RB soal permintaan agar K2 dapat diangkat, permintaan tersebut pun berbuntut pada jawaban DPR-RI, bahwa pengangkatan Honorer K2, tidak ada jalan lain terkecuali revisi UU ASN tentang sistem penerimaan PNS.


 


Selain itu, informasi yang didapat MALUT.CO akhir 2016, honorer K2 Kota Tikep pun masih disibukan dengan penyiapan data untuk proses validasi kembali.


 


Hal ini diperhadapkan pada masalah data sebagaimana dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Tikep, Ahmad Laiman, ketika menyerap informasi terkait jumlah lulusan K2 pada tes CPNSD 2014, bahwa terkesan tumpang-tindih (tercecernya) data K2 dan K1, dan terdapat lebih banyak data k2 yang lulus daripada K1.


 


Lanjutnya, Dari DPRD, pejabat dan pemerintah masih saja memberi ruang kepada orang-orang yang kemudian masuk menjadi pegawai K2 ini, ‘’K2 ini, sejak awal sudah menjadi masalah terkait dengan data-datanya”, ungkapnya.(Irwan Basri/ryk)


 

Share:
Komentar

Terbaru