Walikota Tidore Kepulauan, Capt. H. Ali Ibrahim, MH merupakan satu-satunya kepala Daerah di Indonesia yang didaulat menjadi pembicara dalam Webinar Kolaborasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) secara Virtual, Sabtu (18/9/2021).
Acara yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Administrasi
Negara dan 3 Politeknik STIA LAN Bandung, Jakarta dan Mekasar dengan mengusung
tema "Menyingkap Angan Good Governance, Praktik Pembelajaran dari
Korporasi dan Pemerintah Dengan Pendekatan 7s McKinsey".
Selain Capt. Ali Ibrahim, MH terdapat dua
Narasumber lainnya adalah Dr. Rachma Fitriati, M. Si, M. Si (Han), Dosen
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Rozainbahri Noor, M. Bus,
CHRO BUMN, H. R. Profesional di BUMN & MNC.
Capt. H. Ali Ibrahim yang juga merupakan
mahasiswa S3 FAI UI, mendapat kesempatan membahas Praktik Terbaik Tata Kelola
Pemerintahan atau Good Public Governance dengan Pendekatan Konsep 7s McKinsey
di Kota Tidore Kepulauan. Sebelumnya, pemaparan diawali dari Dr. Rachma
Fitriati yang memantik aspek teoritik konsep 7s McKinsey yang kemudian
dilanjutkan dengan pemaparan Rozainbahri Noor yang mengupas konsep 7s McKinsey
dari sudut pandang korporasi.
Dalam pemaparannya, Ali Ibrahim mengatakan
bahwa berbagai pendekatan dan kebijakan pemerintah saat ini sudah terlihat
mengarah pada konsep korporasi dengan pendekatan 7s McKinsey.
Lanjutnya, Good Governance yang diarahkan pada
praktek pemerintahan menuju konsep korporasi bukan tidak mustahil akan terwujud
sejalan dengan makin baiknya reformasi birokrasi.
Walikota Tidore yang juga Ketua Apeksi Komwil
VI memaparkan, dalam memimpin daerah selama 2 periode ini, tidak mudah
menerapkan prinsip good governance, tetapi beberapa konsep 7s McKinsey telah
dilaksanakan di Daerah, seperti bagaimana membangun system, staff dan style,
Soal System misalnya, Pemerintah Daerah telah mendorong SPBE (Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam pengelolaan admnistrasi Pemerintah
Daerah.
Walikota dua periode ini juga menambahkan
bahwa sebelum diluncurkan SIPD dari Kemendagri, Pemerintah Daerah Kota Tidore
telah mengintegrasikan sistem perencanaan dan keuangan dalam aplikasi keuangan
Daerah, pada sistem tersebut, dibuat konsep "Lock System" dengan pola
pengendalian anggaran yang sangat ketat sehingga sistem pencairan keuangan
secara otomatis terkunci bila anggaran yang sudah dicairkan belum tertanggung
jawab, selain itu pada pengelolaan barang jasa juga sudah menerapkan
e-procurement secara transparan guna menghindari intervensi dan kebocoran
anggaran.
Ali Ibrahim menjelaskan bahwa selain Sistem,
ada konsep style yang bagi kami adalah "Pemerintahan Yang Melayani",
sehingga itu sudah menjadi brand Pemerintah Daerah, ‘meski tanpa uang, tanpa
honor, PNS kami telah terbiasa dengan budaya melayani dan budaya menciptakan
prestasi, tidak heran kalau kami sudah 7 kali WTP berturut-turut.” Kata Ali
Ali Ibrahim juga menyoroti unsur Saff dalam
konsep 7s McKinsey, bahwa pengembangan kompetensi aparatur terus didorong
melalui pendidikan dan pelatihan, “selain itu dirinya dan Wakil Walikota
meningkatkan kinerja dan motivasi aparatur dengan pemberian tambahan
penghasilan pns, yang di Tahun 2021 dialokasikan sebesar 60 Milyar, Selain itu,
dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Daerah juga wajib meminta masukan dan
pendapat dari sejumlah staf aparatur yang menjadi garda depan dalam
"birokrasi yang melayani". tandasnya
Walikota dua periode ini terus berpesan bahwa
birokrasi tidak semestinya hanya bersifat komando dan asal perintah, tetapi
pikiran dan gagasan cemerlang dari bawah itulah yang menjadi kontribusi paling
besar dan berharga dalam pengambilan kebijakan Daerah, sehingga hal ini
dilakukan harus melalui proses bottom up, keterlibatan dari seluruh komponen
masyarakat dalam membangun Kota Tidore Kepulauan.
