Ketua PP MUHAMMADIYAH Malut, Sesalkan Pernyataan Wawali Tikep

Editor: Redaksi
Mirwan Hamusi | Foto Istimewa

TIDORE,MALUT.CO - Pernyataan wakil walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Senin atas kasus DPO salah satu anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) dinilai tendensius dan tidak etis sebagai pejabat publik.

Hal ini disampaikan Ketua Pemuda Muhammadiya Maluku Utara, Mirwan Hamisi yang menilai bahwa sebagai pejabat publik semestinya fokus menyelesaikan sejumlah persoalan masyarakat yang menjadi polemik di publik.

"Jangan karena mentang-mentang pejabat buplik seenaknya saja. Jangan-jangan dia (Wawali) mau jadi diktator?!" kesal Mirwan yang ditemui di Pantai Tugulufa pada Sabtu, 7 Oktober 2017.

Lebih lanjut, pria yang biasa disapa Miro ini mempertanyakan tindakan Wawali yang memdesak kepolisian untuk membuka kembali kasus Anggota DPRD Tikep, Hambali Muhammad beberapa waktu lalu, motifnya apa? Mestinya Wawali harus fokus urus soal pemerintahan yang cukup banyak masalah saat ini. "Jika mau jujur banyak problem pemerintahan yang saat ini butuh keseriusan untuk ditangani dan diselesaikan demi kemaslahatan rakyat Tikep," tandasnya.

Dikatakannya, jika masalah Hambali yang disorot Wawali, maka ini menunjukkan kesan kurang baik sebagai seorang pejabat. Sebab jika status DPO Hambali yang disorot, maka Wawali harus merenungi, karena saat Hambali yang merupakan politisi PBB ini, ketika mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada saat itu, tentu pasti beliau dengan sendirinya gugur dalam pencalonannya sebagai wakil rakyat, apabila benar jika yang bersangkutan berstatus DPO. Karena prasyarat pencalegkan ada surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan pihak Polres Tidore, begitu juga surat keterangan tak pernah bermasalah hukum dari pengadilan.

"Jadi masalah Hambali ini, saat dia mencalonkan diri di legislatif kemarin, Justru Polisi mengeluarkan surat kelakuan baik, jika Wawali menyebut Hambali masih berstatus DPO," tuturnya.

Selain itu Mirwan menyarankan, agar Ayah (sapaan akrab Muhammad Sinen) fokus urus hal-hal yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.

"Aya harus fokus urus masalah pembangunan dan pemerintahan ketimbang membuat pernyataan - pernyataan yang nantinya malah membuat kegaduhan karena itu masalah private Hambali" cetusnya.

Sementara Hambali saat sikonfirmasi, memilih tidak mau berbalas pantun dengan Wawali, hal tak penting. Dirinya berencana akan menyiapkan delik aduan secara hukum terkait pencemaran nama baik kepadanya.

Red
Share:
Komentar

Terbaru