 |
| Djufri Muhammad | Malut.Co/Ruslan Habsy |
JAILOLO,MALUT.CO - Diduga adanya permasalahan yang dilakukan kepala Puskesmas Duono kecamatan Tabaru kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Perjames Kerleli, sejumlah Bidan dan Perawat mengaduh ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halbar. Aduan tenaga kesehatan yang berjumlah 20 orang itu diterima langsung ketua Komisi I DPRD Halbar Djufri Muhammad bersama Anggota komisi. Rabu 25 Oktober 2017.
"Tadi pagi Rabu, 24 oktober 2017 pukul 11, Komisi 1 didatangi 20 orang Bidan dan perawat desa dalam lingkup wilayah pelayanan Puskesmas Duono Kec Tabaru. Kedatangan para abdi kesehatan ini di terima oleh Komisi I di ruang rapat badan anggaran DPRD." Kata Djufri via WhatsApp Rabu malam ini.
Dikatakan Djufri, pertemuan dengar pendapat ini berlangsung hampir 2.5 jam, karena semua Bidan dan Perawat baik yang berstatus PNS, honorer maupun tenaga sukarelawan dipersilahkan bicara, apa saja guna mengeluarkan unek-unek dihadapan anggota Komisi I, pertemuan tersebut juga di hadiri oleh Kordinator Komisi (Ketua DPRD).
Djufri mengaku dalam penyampaian informasi pengaduan tersebut para Bidan dan Perawat mengadukan Kepala Puskesmas Duono yang dianggap arogan dalam menjalankan kebijakan, selain itu tidak transparan terkait anggaran di Puskesmas Duono. Dari diskusi tersebut Komisi I lanjut Djufri menyimpulkan ada tiga permasalahan mendasar.
Yakni Kepala Puskesmas Duono dilaporkan tidak disiplin dalam menjalankn tugas. Kepala puskesmas banyak melakukan tindakan tidak terpuji terhadap bawahanya dengan berbagai macam ancaman, bahkan Kepala Puskesmas Duono dinilai menjalankan kebijakan keuangan tidak sesuai prosedur dan tidak transparan.
Pasalnya, pemberian uang Jampersal dan THR para Bidan tidak sesuai dengn Juknis dan indikasi adanya pemotongan, selain itu ada dana kegiatan para Bidan yang ditransfer ke rekening pribadi kepala Puskesmas sebesar Rp.20 juta "bukti transfer sudah diserahkn ke Komisi I," Akunya.
Menurut Djufri, informasi yang diperoleh sementara, kepala Puskesmas akan menggunakan uang tersebut untuk pelaksanaan Workshop sementara para Bidan tidak menerima kebijakan tersebut. Dengan itu Bidan dan Perawat meminta pressure DPRD agar Oknum kepala Puskesmas diganti.
Terkait hal tersebut, atas arahan Kordinator Komisi, besok Kamis, 26 Oktober 2017, Komisi I akan memanggil SKPD Terkait yakni; Kadis Kesehatan, Kaban BKD dan Kaban Inspektorat untuk dimintai penjelasan dalam RDP. Selain RDP, Komisi I juga rencana melakukan monitoring ke wilayah pelayanan tersebut serta akan mengeluarkan Rekomendasi dari hasil kunjungan lapangan tersebut.
Lan
.jpeg)
