Walikota Hadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Editor: Redaksi author photo


Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kepala Inspektorat Airif Radjabessy menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku Utara di Ballroom Sahid Bella Hotel Kota Ternate, Rabu (10/11/2021).

Rapat Koordinasi dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 ini dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Alexander Marwata, Gubernur Maluku Utara, Forkopimda Provinsi Maluku Utara, Walikota/Bupati se-Provinsi Maluku Utara.

Dalam arahannya, Wakil Ketua KPK-RI Alexander Marwata mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, Gubernur dan Wali Kota serta Bupati di Maluku Utara untuk senantiasa memelihara integritas dan nama baik selama maupun setelah menjabat. Menurut Alex, nama baik dan kebanggaan dalam memelihara integritas akan abadi lintas generasi.

“Saya ingin seluruh kepala daerah di Indonesia itu meninggalkan warisan yang baik. Bukan saja diingat oleh keluarga terdekat tetapi seluruh rakyat yang dipimpinnya” Tegasnya.

Karenanya, Alex berharap kepada kepala daerah di Maluku Utara untuk serius meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai indikator capaian upaya pencegahan korupsi di wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan ini tentunya sebagai upaya KPK untuk terus mengedukasi dan berikhtiar kepada penyelenggara pemerintahan agar selalu melaksanakan tugas dengan penuh amanah.

”Ini menjadi momen penting mengingat penyelenggara pemerintah di daerah perlu mendapat arahan-arahan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi KPK yang dapat dijadikan pedoman setiap penyelenggaraan pemerintah,” ujar Abdul Gani.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim mengapresiasi pertemuan tersebut dengan mengatakan bahwa di Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan telah melakukan beberapa hal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, semua sistem yang berkaitan dengan perijinan, pelayanan dan lainnya dibuat berbasis IT.

Selain itu, setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus membuat komitmen saat pertama kali menjabat dengan membuat pakta integritas. Hal itu bisa mengurangi tindakan penyimpangan, namun tetap harus dijaga bersama-sama. 

Terakhir, Wali Kota Tidore berpesan agar OPD selalu taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti tidak melakukan pungli, korupsi, gratifikasi dan lainnya. Untuk itu semua pihak harus saling mengingatkan agar penyimpangan tidak terjadi.

“Saya akan terus mengingatkan dan sebaliknya pun teman-teman Inspektorat juga akan mengingatkan saya,” ujar Wali Kota Tidore usai mengikuti Rakor KPK.

Satu rangkaian dengan rakor ini, juga dilakukan Launching tiga aplikasi, yaitu Sistem Pengelolaan Data di Inspektorat Provinsi Malut (Sipadat), Sistem Pengawasan Inspektorat Provinsi Malut (Simwaster) dan Sistem Pengelolaan Surat Masuk Surat Keluar di Inspektorat Provinsi Malut (Simasuk).

Menutup rangkaian acara, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim bersama 10 Kepala Daerah dan Ketua DPRD di wilayah Malut juga menandatangani komitmen bersama untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi.

 

Share:
Komentar

Terbaru