 |
| Fahri Yamin | Foto Mufrid Tawary |
TOBELO,MALUT.CO - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menganggap Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Bidang Pendampingan Desa tidak memberi dampak baik terhadap daerah, justru merugikan.
Menurut Ketua APDESI Halut Fahri Yamin, keberadaan TKD di Halut terkesan dipaksakan. Sebab sebelum TKD daerah dibentuk, sudah ada tenaga Pendamping Desa dari kementerian.
“Bagi saya Pemda keluarkan dana yang cukup besar untuk biayai TKD salah sasaran, mendingan dana tersebut dialihkan dan Hapus yang namanya TKD karena tidak produktif bahkan merugikan daerah,” cetus Fahri, pada Senin 4 Desember 2017.
Dalam kesempatan itu, Fahri juga mendesak Komisi I Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halut agar segera mengevaluasi TKD. Jika hanya mendampingi penggunaan ADD dan DD, P3MD saja sudah lebih dari cukup. Tidak perlu ditambah-tambah.
“Kami berharap ke depan program yang buat pemda bermuara pada kebutuhan prioritas dan memiliki asas manfaat yang lebih banyak kemudian berkelanjutan bukan hanya sesaat,” pinta Fahri.
Sementara, Sekertaris Komisi I DPRD Halut, Irfan Sokoenay mengaku, jika ada tuntutan TKD harus dibubarkan tentu membutuhkan kajian khusus bukan hanya asal bubar. Baginya pembentukan TKD bukan tiba saat tiba akal tapi telah memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu.
“Kami sebgai wakil rakyat akan menampung aspirasi rakyat. Kemudian akan disampaikan guna untuk dibahas,” pungkas anggota dewan yang dikenal bersahaja ini.
Zet
.jpeg)
