JAILOLO,MALUT.CO-Rekomendasi evaluasi pejabat yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), dinilai belum sepenuhnya menjamin kinerja pejabat. Untuk itu, Inspektorat menyarankan rekomendasi harus dilihat melalui indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).
"Usulan rekomendasi evaluasi pejabat saat agenda rolling oleh Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017, dipandang positif. Namun, indikator mengevaluasi pejabat juga perlu diberikan guna tidak terkesan usulan karena dasar tidak menyukai pejabat tertentu," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Julius Marau saat dimintai pendapat oleh wartawan malut.co, Jum'at 21Juli 2017.
Menurut Julius, tanpa usulan DPRD, evaluasi pejabat tetap dilakukan oleh pemimpin setiap akhir tahun melalui indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam rencana kerja yang telah diatur dalam sistem pemerintahan. Standar secara proposional telah ditetapkan oleh pemerintah guna tidak menyalahi aturan.
DPRD sebagai lembaga kontrol pemerintah daerah wajib memberikan usulan melalui indikator tersebut. Jika indikator tersebut terpenuhi, dipastikan Bupati dan Wakil mengiyakan pejabat yang direkomendasi DPRD untuk dievaluasi.
Julius mengusulkan adanya kerja sama DPRD dengan Badan Pemeriksaan Keuangan Pusat (BPKP), untuk dapat mengukur kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui hasil audit. Indikator audit BPKP dalam mengukur kinerja juga positif mengetahui tingkat keberhasilan setiap SKPD dalam kinerjanya.
"Contoh indikator jika setiap SKPD tidak mencapai renja atau dalam hasil audit kinerja oleh BPKP dan SPMnya tidak dipenuhi, maka pejabat wajib dievaluasi karena suda melalui tahapan," ucapnya
Namun jika tidak memiliki indikator mendasar atas usulan evaluasi kinerja, maka yang mengusulkan harus mengakui adanya kelemahan indikator. "Kami minta evaluasi pejabat tidak bisa hanya menggunakan indikator sepihak. Nanti akan dinilai kalau kita tidak paham berpemerintahan publik," tuturnya.
Lan
.jpeg)
