Kantor DPRD Halmahera Barat | Foto Istimewa[/caption]Jailolo,Malut.co- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Dinilai gagal paham, jika mengklaim anggaran program pembangunan daerah pemilihan, alias dana aspirasi sebagai item anggaran perseorangan yang mutlak diperoleh.
"Anggota DPRD bisa disebut gagal paham jika dana Aspirasi diklaim sebagai dana perseorangan yang mutlak diperoleh dalam proses tender maupun penunjukan langsung penerapan anggaran oleh pemerintah Daerah," Ungkap Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APBDESI), Halbar, Rustam Fabanyo, kepada Malut.Co, Senin, 22 Mei 2017.
Rustam, menyatakan dana apapun yang diajukan DPRD, adalah mutlak sebagai dana aspirasi rakyat. Dalam tupoksi yang melekat di DPRD, sebagai wakil rakyat mereka berkewajiban memperjuangkan hak-hak rakyat. Ini menjadi buruk jika anggota DPRD memahami dana aspirasi sebagai dana titipan.
"Mereka adalah wakil rakyat yang bertugas memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi akan sangat aneh kalau dana itu kemudian menjadi dana titipan," Tambah Rustam.
Dana aspirasi diusulkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan di wilayah masing-masing dapil. DPRD masing-masing dapil, lebih memahami kebutuhan mendasar di wilayahnya. Itulah fungsi dana aspirasi, bukan diusulkan dengan orientasi lain. Jika itu terjadi, dana aspirasi rentan disalahgunakan.
"Seperti ketika terjadi banjir di beberapa daerah. Tapi, kenyataan dalam dana aspirasi dibangun talut. Ini kan tidak masuk akal." Ucapnya.
Hasil investigasi Malut.Co, menyebutkan. Dana aspirasi itu melekat sebagai hak milik masing-masing anggota DPRD, senilai Rp 500 juta dalam setahun. Besaran anggaran itu, nantinya didesain dengan cara bervariasi untuk diperoleh, baik menggunakan jasa kontraktor terdekat yang ditunjuk anggota DPRD maupun penerapan berupa bentuk pemberian bantuan.
Lan/Aan
%20Tahun%202022%20(1).jpeg)
